BENGKULU – Suara Raflesia.com Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) dalam waktu dekat dijadwalkan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Bengkulu. Agenda tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi terhadap sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian publik di Bumi Rafflesia.
Ketua FABB menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah poin penting yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan komisi terkait. Hearing itu direncanakan berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada pekan depan.
“Kami dari FABB akan mengadakan hearing ke DPRD Provinsi Bengkulu. Tujuannya untuk meminta penjelasan secara langsung terkait perkembangan dan penanganan sejumlah kasus yang saat ini menjadi perhatian masyarakat,” ujar Suplihadi perwakilan FABB, Rabu (22/6/2026).
Menurut FABB, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka proses penanganan berbagai persoalan daerah, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun penggunaan anggaran. Transparansi dinilai penting agar tidak muncul spekulasi dan informasi simpang siur di tengah publik.
Dalam hearing tersebut, FABB dikabarkan akan menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan APBD, proyek-proyek pembangunan, hingga pelayanan publik yang dinilai masih belum berjalan maksimal.
“Kami tidak ingin ada persoalan yang mengendap tanpa kejelasan. DPRD sebagai lembaga legislatif dan wakil rakyat harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal,” tegasnya.
FABB juga menilai hearing bukan sekadar forum formalitas, melainkan ruang dialog terbuka antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya berharap DPRD dapat memberikan jawaban yang jelas, transparan, dan menyentuh substansi persoalan yang dipertanyakan.
Selain membahas berbagai kasus yang berkembang, FABB juga akan mendorong DPRD Provinsi Bengkulu agar lebih aktif membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Menurut mereka, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami siap menjadi mitra kritis pemerintah dan DPRD. Jika kebijakan yang dibuat pro rakyat tentu akan kami dukung. Namun jika ada dugaan penyimpangan atau kebijakan yang merugikan masyarakat, kami juga akan tetap bersuara,” lanjutnya.
Sementara itu, hingga kini pihak DPRD Provinsi Bengkulu belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal hearing tersebut. Meski demikian, Sekretariat DPRD menyebut bahwa setiap aspirasi masyarakat akan difasilitasi sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Rencana hearing FABB itu pun mendapat perhatian dan dukungan dari sejumlah elemen masyarakat. Warga berharap forum tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membuka informasi yang lebih jelas terkait berbagai isu daerah yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Berdasarkan surat yang telah dilayangkan FABB, hearing dijadwalkan berlangsung pekan depan. Setelah pelaksanaan hearing, FABB berencana menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat Bengkulu.
(ASR)
