Pernyataan kontroversial aktivis sekaligus pimpinan media online Suara Rafflesi Zawawi Khatab tentang wajarnya kepala daerah korupsi akibat biaya pilkada yang mahal, memang mengundang perdebatan. Namun, di balik pernyataan tersebut, ada sebuah refleksi mendalam yang perlu kita telaah bersama, khususnya bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.
Zawawi benar, mahalnya biaya pilkada memang menjadi salah satu faktor pemicu korupsi. Para calon kepala daerah terpaksa mengeluarkan dana yang sangat besar untuk biaya kampanye, sosialisasi, dan berbagai “serangan fajar” lainnya. Setelah terpilih, mereka tentu akan berusaha mengembalikan modal tersebut, bahkan mencari keuntungan lebih, dengan cara-cara yang tidak benar.
Namun, akar masalah korupsi tidak hanya terletak pada mahalnya biaya pilkada. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim korupsi. Jika masyarakat masih mengharapkan uang “seratus dua ratus” dari calon kepala daerah atau calon legislatif, jangan harap korupsi akan hilang dari Indonesia.
Pilkada bersih harus dimulai dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin, bukan hanya berdasarkan pemberian uang atau janji-janji manis, tetapi berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak yang jelas. Masyarakat juga harus berani menolak praktik politik uang dan melaporkan segala bentuk kecurangan kepada pihak yang berwenang.
Jika masyarakat sudah sadar dan memiliki integritas yang tinggi, maka para calon kepala daerah pun akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Mereka akan lebih fokus pada program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk mengembalikan modal pilkada atau memperkaya diri sendiri. Dengan demikian, korupsi akan semakin sulit tumbuh subur di bumi pertiwi ini.
(ASR)
